Dilema Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok : Antara Barang yang Dibenci dan Dirindukan

OLEH : Nur Arsyi Himmatul Ulya

Polemik cukai rokok belakangan ini kembali akan mengalami kenaikan pada awal bulan januari 2020. Dimana pemerintah bakal resmi menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 23 persen dan harga jual eceran rokok rata-rata 35 persen. Dimana negara Indonesia mengikuti para negara yang merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang justru peningkatan cukai dan harga jual rokok melambung jauh mencapai 50 persen. Kenaikan cukai tersebut ditujukan untuk menambah pendapatan negara. Pemerintah merasa perlu melakukan langkah drastis ini karena jumlah prevalensi perokok yang meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani anak-anak dan remaja naik dari 7% menjadi 9%. Perempuan juga naik, dari 2,5% menjadi 4,8%. Karena itu, pengendalian rokok melalui cukai menjadi penting dimana produk tembakau itu erat kaitannya dengan penyakit, termasuk kanker.

Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi juga dijalankan untuk membasmi peredaran rokok ilegal tanpa cukai sehingga dengan tindakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut harus diikuti oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi obyek yang terkena cukai. Sejauh ini, hanya ada tiga barang yang terkena cukai, yakni tembakau, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Cakupan dari perolehan cukai tembakau mencapai 95 persen di antara ketiganya. Opsi lainnya yaitu intensifikasi dengan sifat rokok yang adiktif dan inelastis terhadap harga, caranya melakukan penerimaan cukai yaitu melalui tarif cukai. Sesuai dengan ketentuan, cukai tembakau hanya boleh dipungut maksimal 57 prsen dari harga jual. Hal ini berpengaruh tarif yang akan selalu naik demi mengejar target penerimaan (batas maksimum).

Penetapan kenaikan tarif cukai rokok yang baru itu akan segera tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Harapannya, penerimaan cukai atas tembakau bisa mencapai Rp 171,9 triliun. Angka penerimaannya naik 8,2% dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 158,9 triliun. Sebagai informasi, hingga semester pertama tahun ini, pendapatan bea cukai sudah mencapai Rp 87,6 triliun. Dari jumlah itu, hampir 75% berasal dari cukai tembakau.

Mendengar keputusan pemerintah, pihak Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai kenaikan cukai akan menekan industri penghasil tembakau dan menambah peluang laju rokok ilegal semakin berkeliaran serta nasib petani tembakau dan tenaga kerja di industri pun terancam. Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan mengatakan bahwa kenaikan cukai di kisaran 10 persen masih sangat wajar dan bisa diterima, namun beda halnya dengan kenaikan cukai yang mencapai hingga 23 persen di tahun mendatang. Dia pun menganggap bahwa pemerintah membedakan perlakuan antara industri rokok konvensional dengan elektrik.

Probabilitas terjadinya migrasi dari rokok konvensional ke rokok elektrik semakin terbuka. Konsekuensinya, ada kemungkinan penerimaan negara menyusut. Kenaikan perolehan cukai dari rokok elektrik tidak sepadan dengan penurunan penerimaan cukai dari rokok konvensional. Lagi-lagi, kepentingan fiskal kurang sinkron dengan eksistensi industri tembakau sebagai "basis" penerimaan cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi memastikan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% pada 2020 akan melindungi industri hasil tembakau yang berbasis padat karya dan melibatkan banyak pekerja. Untuk melindungi industri padat karya tersebut maka kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran rata-rata sigaret kretek tangan (SKT) akan lebih rendah daripada sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). "Padat karya yang lebih utama karena menyangkut ratusan ribu tenaga kerja dan turunannya," kata Heru. Soal potensi akan masuknya rokok ilegal, Heru memastikan hal itu tidak terjadi. "Kalau bicara mitigasi dari rokok ilegal, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, agar yang ilegal ini tidak naik," ujarnya.

Pengaruh kenaikan cukai rokok berdampak pada saham dua produsen rokok terbesar di Indonesia, HM Sampoerna dan PT Gudang Garam Tbk yang langsung turun drastis menjadi 18,21% atau level Rp. 2.290 per lembar saham sedangkan saham Gudang Garam melemah juga menjadi level Rp. 54.600 per lembar. Kinerja keduanya masih tergolong kinerja positif pada semester pertama tahun 2019.

Faktanya, penerimaan cukai dimasukkan ke postur APBN menjadi satu pos besar, yaitu penerimaan negara. Akibatnya, perolehan cukai, layaknya pajak, dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Namun cukai pada prinsipnya alokasi belanjanya harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan barang terkena cukai. Karenanya, pelaku ekonomi yang terpapar dampak negatif rokok bisa mengklaim penerimaan cukai yang terhimpun. Padahal selama dua tahun terakhir dana dari cukai digunakan untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pada akhirnya, pungutan cukai rokok harus dikembalikan ke fungsi utamanya yakni untuk meningkatkan pendapatan negara . Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki capaian untuk melindungi para konsumen dari risiko rokok. Pandangan cukai rokok sebagai sumber kas negara, tidak menyeimbangi tugasnya untuk mengendalikan konsumen. Seolah-olah rokok seperti barang yang dibenci (efek) namun dirindukan pula (cukai rokoknya).

REFERENSI :

https://katadata.co.id/telaah/2019/09/17/efek-berantai-tingginya-kenaikan-cukai-rokok

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191023/259/1162399/tarif-baru-cukai-rokok-cht-mulai-berlaku-awal-tahun-depan

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4081993/kenaikan-cukai-ancam-keberlangsungan-industri-rokok

https://money.kompas.com/read/2019/09/10/172443126/kebijakan-cukai-rokok-berdampak-ke-jutaan-orang-dan-penerimaan-negara

https://kolom.tempo.co/read/1254272/dilema-ekonomi-cukai-rokok

Tetap Waspada Terhadap Kemudahan Financial Technology

Oleh: Hilda Sinta Dewi

Indonesia saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu ditandai dengan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Teknologi saat ini mudah untuk didapatkan, di mana saja dan kapan saja. Banyak perusahaan yang mulai menciptakan sebuah inovasi dengan mengandalkan teknologi saat ini. Ada di bidang jasa sebut saja “Gojek,dan Grab” yang menjadi platform terbesar di Indonesia dalam hal menawarkan jasa untuk mengantarkan penumpang dengan basis aplikasi.

Selain di bidang jasa yang marak saat ini adalah di bidang keuangan yaitu dengan adanya Financial Technology (Fintech) yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Sampai dengan 7 Agustus 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan.

Terdapat penambahan lima belas penyelenggara fintech terdaftar yaitu, qazwa.id, bsalam, onehope, LadangModal, Dhanapala, Restock, Solusiku, pinjamdisini, AdaPundi, Tree+, Assetkita, Edufund, Finanku, Tunasaku, dan Uatas. Dengan adanya teknologi semacam ini masyarakat dimudahkan dalam segala hal contohnya dalam pembayaran. Seperti yang kita ketahui saat ini ada yang dinamakan dompet digital sebut saja “DANA”.

Fintech ini muncul akibat perubahan gaya hidup di masyarakat yang sekarang lebih banyak menggunakan kartu dalam pembayaran dibandingkan dengan uang cash. Namun, masih ada kesulitan yang dihadapi para konsumen seperti tidak ada ATM di wilayahnya atau malas untuk pergi keluar rumah untuk mencari barang yang dibutuhkan sehingga fintech ini muncul untuk mempermudah konsumen dan fintech juga dapat digunakan sebagai sarana pinjam meminjam online tanpa bertatap muka. Namun, dibalik kemudahan fintech saat ini, akhirnya fintech dijadikan sebuah kesempatan dalam kesempitan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk memberantas hal tersebut akhirnya OJK memberikan sanksi bagi penyedia fintech ilegal melalui berbagai instrumen kebijakannya. Dalam hal ini khususnya perihal fintech yang bergerak di bidang P2P (Peer-to-peer) Lending yang tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat sejak awal tahun sampai awal September 2019, sudah ada 946 fintech ilegal dan investasi bodong yang ditangani Satgas Waspada Investasi. Sejak 2018 hingga September 2019 sudah ada 1.350 entitas yang ditutup.

Walaupun sudah banyak fintech ilegal yang ditutup tapi masih banyak sekali yang beredar di masyarakat baik di internet maupun ponsel. Fintech memang mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pembayaran. Namun, kita sebagai konsumen yang pintar harus tepat dalam memilih penggunaan fintech jangan sampai kemudahan berteknologi malah membuat kita menjadi rugi, dengan iming-iming mudah untuk mendapatkan uang kita sampai tergiur dan menjerumuskan diri kita ke dalam pasar gelap tersebut.

Referensi:

https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190906140150-37-97625/lagi-123-fintech-ilegal-49-investasi-bodong-ditutup-ojk

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx

Menghadapi Tantangan Ekonomi Dalam Pemindahan Ibu Kota

Oleh : Euis Hunadiyah Al - Aini

Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia bukan kali ini saja diperbincangkan, pada era soekarno pun pemindahan ibu kota sempat dicanangkan olehnya setelah melihat pemindahan ibu kota Brazil dan Pakistan. Bahkan pada saat penjajahan belanda, rencana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung pun menjadi perbincangan hangat kala itu. Namun, apakah hal ini adalah pilihan terbaik bagi kemajuan perekonomian negara ini?

Dan akhirnya pemindahan ibu kota pun terealisasikan. Pada tanggal 29 April 2019 melalui rapat terbatas pemerintah. Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibukota ke luar pulau jawa. Kemudian di tanggal Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut ekonom Indef Rizal Taufikurrahman dalam studinya pada bulan Agustus 2019, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur nanti, hanya sebesar 0,24 persen sesuai dengan data-data pendukung yang ia gunakan. Sementara itu, pemindahan ibu kota ini tidak akan berdampak sama sekali pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan beberapa provinsi lainnya kemungkinan malah akan mendapatkan dampak negatif.

Tidak hanya itu. Menurut Bharat Joshi, Asian Equities Investment Director mengatakan bahwa manfaat ekonomi atas perpindahan ibu kota baru akan dapat dirasakan setelah 10-15 tahun kedepan, saat infrastruktur dan lingkungannya telah terbentuk. Joshi juga menyebut, Kalimantan akan menjadi ibu kota administratif negara dan juga Jakarta akan tetap menjadi pusat komersial dan keuangan negara. Hal ini sama dengan beberapa negara yang juga telah memindahkan ibu kotanya, seperti Amerika Serikat (Washington Dc dan New York), India (Delhi dan Mumbai, juga negara lainnya.

Lalu, sebenarnya berapakah besar dana pemerintah yang dikeluarkan untuk rencana pemindahan ibu kota ini?

Kementerian PPN/Bappenas telah membuat kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut. Hasilnya, setidaknya butuh Rp 466 triliun untuk mewujudkan rencana besar pemerintah tersebut. Dana tersebut didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru nanti, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Rincian dana tersebut terdiri dari Rp 32,7 triliun digunakan khusus untuk pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, gedung legislatif, gedung eksekutif, dan gedung yudikatif. Dana dalam pembangunan ini didapatkan dari APBN. Lalu Rp 265,1 triliun akan digunakan untuk mendirikan rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai sumber dana, kali ini bukan dati APBN melainkan semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta. Yang terakhir, yaitu pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pengolahan limbah dan sarana olah raga, juga akan dibangun ruang terbuka hijau. Untuk pembuatannya ini dianggarkan sebesar Rp 160,2 triliun yang berasal dari APBN untuk pembuatan ruang terbuka hijau, dan dengan skema KPBU untuk fasilitas sarana dan prasarana. Selain itu, pemerintah kemungkinan akan mengeluarakan sebesar Rp 8 triliun untuk pengadaan lahan.

Pro kontra tentang pemindahan ibu kota ini sedang hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Alwi Indra Kusuma, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahwa “pemindahan ibu kota pasti akan memiliki dampak positif maupun negatif, contohnya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan akan terhambat karna APBN difokuskan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru nanti, namun apabila dilihat dalam sudut pandang geografis kondisi lingkungan Kalimantan kecil untuk terjadinya bencana alam karena disana bukanlah ring of fire. Namun ancaman terbesar Indonesia adalah Kalimantan sebagai salah satu hutan tropis terbesar di dunia”. Kemudian ia pun menuturkan tentang pemindahan ibu kota harus dipikirkan secara matang baik dalam dampak ekonomi, lingkungan, maupun sosial di Kalimantan nantinya.

Referensi:

anggaran-pemindahan-ibu-kota-rp-466-triliun-ini-rinciannya, (8 Juni 2019 )

Setiawan, Sakina Rakhma Diah, Kapan Manfaat Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Bakal Terasa?,
https://money.kompas.com/read/2019/09/03/211754726/kapan-manfaat-ekonomi-pemindahan-ibu-kota-bakal-terasa. ( 3 September 2019 )

CNN Indonesia,Ekonom Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Kuat Dongkrak Ekonomi, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826164308-92-424775/ekonom-sebut-pemindahan-ibu-kota-tak-kuat-dongkrak-ekonomi.. (26 Agustus 2019)

SWA. Menimbang Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota, https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/menimbang-dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota. ( 28 Agusutus 2019 )

Wikipedia, Pemindahan Ibu Kota Indonesia 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemindahan_ibu_kota_Indonesia_(2019%E2%80%93sekarang).

PT KRAKATAU STEEL DIAMBANG KEBANGKRUTAN, APA YANG TERJADI?

Oleh : Hasbi Ashiddiqi Anggota Departemen Keilmuan HMJ EP 2019

PT Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak dibidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon, Banten ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Proyek Baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional.

Ketika dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962, perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerjasama Tjazpromexport dari Uni Soviet. Namun, terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang parah, mengakibatkan pembangunan pabrik terhenti. Barulah memasuki awal 1970an, unit pabrik dilanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama perusahaan Krakatau Steel.

Saat ini PT Krakatau Steel sedang berada pada masa masa sulit. Perusahaan pelat merah ini sedang diambang kebangkrutan yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kerugian yang didapat selama tujuh tahun terakhir. Mengapa PT Krakatau Steel sulit mendapatkan keuntungan? Kepala Riset Koneksi Kapital, Alfred Nainggolan menilai ada sejumlah faktor yang membuat Krakatau Steel sulit mendapatkan keuntungan dalam tujuh tahun terakhir.

Salah satu faktor yang menyebabkan Krakatau Steel sulit mendapatkan kentungan adalah biaya produksi baja perseroan yang masih mahal. “Cost production mereka masih tinggi. Ketika harga baja dunia turun, mau tidak mau harga baja mereka juga turun agar bisa bersaing dengan baja impor. Masalahnya, cost production itu susah turun” tutur Alfred kepada tirto

Faktor kedua penyebab sulitnya Krakatau Steel mendapatkan keuntungaan ialah impor baja yang semakin membanjiri pasar Indonesia bahkan dikeluhkan Asosiasi Besi Baja Indonesia. Menurut mereka, pelaku industri dalam negeri kesulitan untuk menaikkan utilitas (pemanfaatan kapasitas produksi terpasang) pabrik yang rendah lantaran derasnya impor baja yang masuk.

Selain biaya produksi yang belum efisien dan derasnya impor baja, faktor lainnya ialah utang usaha Krakatau Steel, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Hingga 2018, total utang perusahaann mencapai US$2,49 miliar yang terdiri dari utang jangka pendek sejumlah US$1,60 miliar dan utang jangka panjang sejumlah US$899 juta.

Gejala Krakatau Steel bermasalah makin kuat ditandai dengan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 1.300 karyawan organiknya. PHK itu akan dilakukan secara bertahap, mulai 2019 hingga 2022. Rencana PHK ini diketahui dari Surat Edaran (SE) No 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturisasi Organisasi Krakatau Steel. Pada surat per tanggal 29 Maret 2019 itu ditujukan untuk kepada General Manager (GM) dan manager di lingkungan Krakatau Steel.

Dalam SE tersebut, tercantum sejumlah poin penting. Di antaranya, merestrukturisasi 30% dari total 4.453 karyawan organik Krakatau Steel induk. Total karyawan yang masih bekerja sebanyak 6.264 karyawan. Ini sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022 Krakatau Steel, di mana target produktivitas karyawan Key Performance Indikator (KPI) sebesar USD667 ribu per karyawan, setara dengan 4.352 orang. Maka dengan itu, ada sekitar 1.300 karyawan organik akan mendapatkan restrukturisasi. Restrukturisasi pun akan menjadi tanggung jawab GM masing-masing unit kerja, bekerja sama dengan GM Human Capital Manajement.

Sementara, Senior Corporate Comunication pada Corporate Comunication (Corcom) Krakatau Steel Vicky Muhamad Rosyad mengatakan, ini merupakan agenda restrukturisasi guna pembenahan secara terpadu perseroan. Namun ia mengaku tidak tahu mulai kapan restrukturisasi tersebut akan dimulai. Diungkapkan Vicky, semangat dari restrukturisasi ini untuk mendorong kebangkitan perusahaan baja plat merah tersebut seraya membantu sektor keuangan Krakatau Steel.

Terkait rencana adanya PHK itu mendapat respon negatif dari Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC). Ketua FSBC Safrudin, dengan tegas menolak rencana tersebut. "PHK itu tidak sesuai Undang Undang tenaga kerja. Kalau memang restrukturisasi dilakukan untuk menyelamatkan keuangan, memangnya Krakatau Steel pailit? Kalau pailit mana surat keputusan pailitnya," tuturnya.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim pernah mengatakan perseroan menargetkan efisiensi atau perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk KRAS hingga tahun depan, baik itu melalui natural retirement, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini.

Setidaknya ada 800 karyawan yang akan memasuki masa pensiun hingga tahun depan serta pengalihan 600 karyawan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan Krakatau Steel.
"Optimalisasi, tenaga kerja di lini bisnis yang sudah bertahun-tahun tidak berproduksi, saya pindahkan ke tempat lain yang masih berproduksi. Nantinya juga ada program pensiun dini yang belum saya keluarkan, kita akan lihat keuangan KS apakah memungkinkan untuk menjalankan program ini. Target kami bisa efisiensi hingga sekitar 2.400 karyawan," jelasnya.

Berbagai permasalahan menimpa PT Krakatau Steel menyebabkan perusahaan ini diambang kegoyahan dan kebangkrutan. Langkah sigap haruslah segera ditempuh demi menyelematkan perusahaan dari mimpi buruknya. Bagaimanakah nasib PT Krakatau Steel kedepannya? Semoga kabar baik yang akan terdengar dari salah satu perusahaan BUMN ini.

Referensi:

CNBC Indonesia. Ada Kabar PHK 1.300 Karyawan Krakatau Steel, Ini Jawaban BUMN.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190627110203-4-81012/ada-kabar-phk-1300-karyawan-krakatau-steel-ini-jawaban-bumn

CNBC Indonesia. Biar Krakatau Steel Selamat, Ini Solusi dari Komisaris.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190724155116-17-87289/biar-krakatau-steel-selamat-ini-solusi-dari-komisaris

CNBC Indonesia. Nasib Miris KS: Rugi 7 Tahun, Isu PHK, dan Komisaris Mundur.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190724022425-4-87047/nasib-miris-ks-rugi-7-tahun-isu-phk-dan-komisaris-mundur

Detik Finance. 1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam PHK.

https://finance.detik.com/industri/d-4601146/1300-karyawan-krakatau-steel-terancam-phk

Viva. Kementrian BUMN Tegaskan Tak Ada PHK Massal di Krakatau Steel.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1162607-kementerian-bumn-tegaskan-tak-ada-phk-massal-di-krakatau-steel

Wikipedia. Krakatau Steel (perusahaan).

https://id.wikipedia.org/wiki/Krakatau_Steel_%28perusahaan%29

Wikipedia. Pemutusan hubungan kerja.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutusan_hubungan_kerja

Wowkeren. Terancam Bangkrut Terlilit Utang, PT Krakatau Steel Bakal Rumahkan 1.300 Karyawan.

https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00261936.html

Tirto. Hancur Lebur Krakatau Steel: Rugi Menahun & Hutan Menggunung.

https://tirto.id/hancur-lebur-krakatau-steel-rugi-menahun-utang-menggunung-dmPj

Ilustrasi: Getty Images

Terjebak di Dalam Perang Dagang Sang Adikuasa

Ditulis oleh: Muhammad Mumtaz Hidayatullah

Anggota Departemen Keilmuan HMJ EP 2019

Perang adalah cara yang paling ampuh untuk menguasai dan mendominasi. Selain itu, perang adalah langkah yang keji serta licik dalam memenangkan kompetisi. Baik jenis perang tersebut fisik ataupun nonfisik. Perang dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan apabila kita tidak mampu untuk survive dari hal tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan perang dan faktor terbesarnya adalah ekonomi. Mengapa ekonomi ?. Karena ekonomi merupakan hal penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di suatu Negara.Pada zaman now ini, perang yang terjadi adalah perang ekonomi. Sudah bukan zamannya lagi perang dengan menggunakan senjata api. Karena senjata yang paling berbahaya sekarang adalah kebijakan ekonomi. Negara - negara adikuasa saling berlomba untuk menjadi pemenang dalam ekonomi. Karena menguasai ekonomi akan menjaga eksistensi mereka di dunia internasional.

Sekarang ini terjadi perang dagang terbesar di dunia antara sang adikuasa yaitu Amerika Serikat dengan pesaing terbesarnya yaitu China. Sang adikuasa sangat terancam akan strategi ekonomi yang dilakukan China dan mereka khawatir jikalau tidak lama lagi takhta penguasa ekonomi yang dimilikinya akan direnggut oleh China. Ketegangan antara AS dan China bermula setelah pihak AS merasa dirugikan akibat pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh China. Tidak tanggung- tanggung menurut laporan Komisi Pencurian Hak Kekayaan Intelektual kerugian yang didapatkan oleh AS mencapai US$ 225 hingga 600 miliar untuk kekayaan intelektual dan produk bajakan.

Seperti kasus perusahaan asal AS Paulson Manufacturing. Perusahaan yang meproduksi kacamata dan perisai pelindung bagi pekerja industri dan pemadam kebakaran ini merasa hasil produksinya disalin oleh suatu perusahaan asal China. “ Dalam satu tahun dari suatu produk baru yang saya keluarkan, disalin di suatu tempat di dunia. Mereka bahkan menggunakan nama perusahaan kami dan menggandakannya”. Kata CEO Roy Paulson, ia menemukan produknya disalin saat menghadiri pameran dagang di China”. Dikutip dari Sindo News, Minggu (24/02/2019)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pun akhirnya mengumumkan pada 22 Maret 2018, bahwa Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar US$50 miliar untuk barang-barang China di bawah Pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat Tahun 1974 tentang Perdagangan, dengan menyebut adanya "praktik perdagangan tidak adil" dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk AS.

Apabila kita melihat dari data yang bersumber dari UN Comtrade Database yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. AS dan China memiliki hubungan timbal balik dalam ekspor produk. AS banyak mengekspor produk ke Tiongkok dengan 3 besar produk yang di ekspor AS yaitu $328,9 juta untuk daging babi, komoditas buah dan kacang sebesar $378,4 juta, dan wine sebesar $ 79,47 juta. Tiongkok pun banyak mengekspor produk ke AS yaitu bahan baku pesawat sebesar US$ 1.111,88 juta, telekomunikasi sebesar US$ 45.879,42 juta , dan besi sebesar US$ 48,86 juta.

Dari data tersebut bisa kita lihat betapa besarnya nilai transaksi ekspor barang antara kedua negara dan betapa mereka saling membutuhkan contohnya di bidang perangkat telekomunikasi. Perakitan smartphone terkenal asal AS yang menjadi lifestyle bagi anak muda hingga usia tua yaitu Iphone dilakukan di China dan bukan hanya itu. Mereka melakukan ekspor produk telekomunikasi mereka sendiri seperti Oppo, Vivo dan Xiaomi ke Amerika Serikat. Oleh sebab itu alhasil ekspor barang telekomunikasi bagi China ke AS mempunyai nilai transaksi yang sangat besar.

Hingga sekarang perang dagang tersebut makin memanas. Dilansir oleh CNBC Indonesia pada tanggal 10 mei 2019 AS menaikkan bea impor produk China sebesar US$ 200 miliar dan China tidak tinggal diam begitu saja. Mereka menaikkan bea impor produk AS sebesar US$ 60 miliar pada 1 Juni 2019. Tentunya perang dagang antara kedua negara tersebut menimbulkan efek yang negatif bagi perekonomian dunia. Ibarat gempa, apabila kedua negara tersebut berseteru maka negara-negara lain terkena guncangannya. Terutama kepada negara-negara yang perekonomiannya bergantung terhadap kedua negara tersebut. Sebab kenaikan bea impor akan menyebabkan kerugian bagi negara pengekspor karena biaya ekspor lebih besar darpada biaya yang akan mereka dapatkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Seperti nilai tukar yang akan terus menurun dan ketidakstabilan suku bunga Menurut pandangan IMF, perang dagang tersebut akan menimbulkan penurunan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,4 poin persentase menjadi 3,3% di tahun 2019. Tidak hanya IMF, Fitch Ratings pun memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2019 di estimasi melambat sebesar 0,1 poin persentase menjadi 3,1 %.

Alhasil perang dagang ini juga akan menimbulkan dampak bagi Indonesia. Yakni ketidakpastian ekonomi lantaran pelaku usaha cenderung menahan diri sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya juga akan terjadi pelemahan ekonomi karena ekspor Indonesia (batu bara, minyak kelapa sawit, pakaian, besi serta baja) akan terganggu sebab AS dan China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Bahkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terjadi penurunan kinerja ekspor Indonesia. Sepanjang Januari – Maret 2019 kinerja ekspor Indonesia sebesar US$ 40,51 miliar atau turun 8,5 % year-on-year (yoy) akibat perang dagang.

Tentunya penurunan ekspor akan menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Badan Pusat Statistik telah merilis bahwa pada periode April 2019 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Pada periode tersebut ekspor mencapai US$ 12,6 miliar (turun 13,1% year on year). Impor mencapai US$ 15,10 miliar (turun 6,58% year on year). Dari hasil tersebut maka neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mencatatkan defisit sebesar US$ 2,5 miliar. Beban neraca perdagangan semakin berat tentunya akan berdampak pada nilai rupiah.Hasilnya dilansi dari CNBC Indonesia pada akhir periode April 2019 rupiah melemah 0,04 % melawan dollar AS di perdagangan pasar, pelemahan rupiah berlangsung-langsung menjadi kian dalam hingga mendekati Rp. 14.200 / dollar AS.

Pastinya kita tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi perang dagang ini. Ekonom INDEF Dr. Eny Sri Hartati memaparkan strategi apa saja dalam menghadapi perang dagang. Dari strategi kebijakan fiskal. Dr. Eny Sri Hartati memaparkan 3 strategi fisckal yang bisa dilakukan di Indonesia. Antara lain: (1) Indonesia bisa menerapkan ekspansi pasar dan penguatan pasar regional dengan cara : Perluasan pasar ke negara-negara dagang nontradisional (Afrika & Eropa Timur), penguasan pasar regional dengan pemberian nilai tambah yang tinggi kepada produk-produk ekspor tujuan Asia Tenggara, Pemberian fasilitas pembiayaan, peminjaman, dan asuransi misalnya penurunan atau pembebasan bea keluar/ekspor.

(2) Indonesia perlu menerapkan kebijakan pengendalian impor. Dengan cara menaikkan tarif bea masuk impor produk yang berdampak besar terhadap neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, (3) Insentif Fiskal, yaitu dengan memberi peluang bagi industri dalam negeri melalui kebijakan perpajakan yang memberikan kepastian, keamanan dan kenyamanan.

Indonesia juga perlu menerapkan kebijakan jangka Panjang. Antara lain : (1) Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 41,80 %. Sudah sewajarnya pemerintah menerapkan system Pendidikan mendukung jumlah lulusan STEM (Sains, Technology, Engineering, and Math) untuk mendukung percepatan inovasi tekhnologi dalam negeri. (2) Menerapkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Infrastruktur masih perlu dikembangkan akan tetapi harus tepat sasaran agar dapat mengurangi biaya logistik baik dalam negeri maupun internasional.

Pemerintah diharapkan lebih antisipatif lagi dalam menghadapi perang dagang AS – China. Agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan efek negatif bagi kita. Indonesia adalah negara yang besar serta kaya akan sumber daya alam. Pemerintah diharapkan lebih antispatif dan aktif lagi dalam menerapkan kebijakan ekonomi sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan perang dagang ini. Bukan hanya pemerintah tetapi kita sebagai masyarakat harus ikut aktif dan kritis dalam menghadapi perang dagang ini bisa dengan penurunan konsumsi barang impor dari luar negeri atau bisa dengan memberi dukungan serta masukan kepada pemerintah. Karena dengan bersama kita bisa menghadapi segalanya. Dengan bersama kita bisa mencari jalan keluar dari jebakan perang dagang sang adikuasa.

Referensi:

Hartati, Sri Enny. 2018. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019: Adu Strategi Hadapi Perang Dagang. INDEF.

Raihani, Latanya Tita. Lesunya Perekonomian Global akibat perang dagang AS – China.https://www.kompasiana.com/latanyatita/5c72898812ae9448245b48a4/lesunya-perekonomian-global-akibat-perang-dagang-as-china.

Ayuningtyas, Dwi. Perang Dagang : Apa Saja Ekspor Indonesia ke AS – China. https://www.cnbcindonesia.com/market/20190514142423-17-72379/perang-dagang-apa-saja-ekspor-indonesia-ke-as-china.

Rika, Hesti. BPS Catat Neraca Perdagangan April Defisit US$ 25 Miliar. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190515102344-92-395014/bps-catat-neraca-perdagangan-april-defisit-us-25-miliar.

Kevin, Anthony. Nasib Rupiah Hari Ini Terlemah Pada April, Terburuk se Asia https://www.cnbcindonesia.com/market/20190429133336-17-69411/nasib-rupiah-hari-ini-terlemah-pada-april-terburuk-se-asia

CNN Indonesia. Selamat Datang Perang Dagang Amerika Serikat vs Tiongkok. https://www.youtube.com/watch?v=8J9CzRRnz3w&t=606s.

Olivia, Grace. Perang Dagang Kembali Tegang Bagaimana Ekspor Indonesia ke AS dan China, https://nasional.kontan.co.id/news/perang-dagang-kembali-tegang-bagaimana-ekspor-indonesia-ke-as-dan-china

Ketu, Adi. Perang Dagang : Saat Kebiasaan Mencuri China Mendapat Perlawanan Keras Amerika Serikat. https://theglobal-review.com/perang-dagang-saat-kebiasaan-mencuri-cina-mendapat-perlawanan-keras-amerika-serikat/.

Syafina, Dhea Chadiza "Skenario-Skenario Perang Dagang AS-Cina 2019: Apa Efeknya ke Dunia?", https://tirto.id/skenario-skenario-perang-dagang-as-cina-2019-apa-efeknya-ke-dunia-dchY.

Wikipedia. Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_dagang_Amerika_Serikat%E2%80%93Tiongkok_2018.

Wirayani, Prima. Bank Dunia: Perang Dagang Akan Pukul Perekonomian China https://www.cnbcindonesia.com/market/20190605043754-17-76783/bank-dunia-perang-dagang-akan-pukul-perekonomian-china.

CNN Indonesia. Efek Defisit Neraca Perdagangan Mulai Terasa Rupiah Melemah. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190116165314-78-361308/efek-defisit-neraca-perdagangan-mulai-terasa-rupiah-melemah.

Subscribe to: Posts ( Atom )

HMPS EP UIN JAKARTA

featured Slider

Economic Development Magazine 2nd Edition

Economic Development Magazine 1st Edition

Semester 1

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 5

Semester 6

Semester 6

Semester 7

Semester 7

Referensi Buku

Referensi Buku

Referensi Penelitian

Referensi Penelitian

Lain-Lain

Pradita, Ilyas Istianur, Anggaran Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun, Ini Rinciannya, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3983456/anggaran-pemindahan-ibu-kota-rp-466-triliun-ini-rinciannya, (8 Juni 2019 )

Referensi:

CNBC Indonesia. Ada Kabar PHK 1.300 Karyawan Krakatau Steel, Ini Jawaban BUMN.

CNBC Indonesia. Biar Krakatau Steel Selamat, Ini Solusi dari Komisaris.

CNBC Indonesia. Nasib Miris KS: Rugi 7 Tahun, Isu PHK, dan Komisaris Mundur.

Detik Finance. 1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam PHK.

Viva. Kementrian BUMN Tegaskan Tak Ada PHK Massal di Krakatau Steel.

Wikipedia. Krakatau Steel (perusahaan).

Wikipedia. Pemutusan hubungan kerja.

Wowkeren. Terancam Bangkrut Terlilit Utang, PT Krakatau Steel Bakal Rumahkan 1.300 Karyawan.

Tirto. Hancur Lebur Krakatau Steel: Rugi Menahun & Hutan Menggunung.

Sekretariat:

Popular Posts

Search This Blog

Follow Us

Labels

Member of IMEPI JABAGBAR